BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang Suryo Kusbandoro mengikuti diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Diskusi tersebut membahas mengenai rencana implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tahun 2021 dan sosialisasi pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Kota/Kabupaten di ruang pertemuan Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (28/1/2021).
Pada kesempatan tersebut, Suryo mengatakan, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan membentuk TP2DD sebagai percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, kemudian akan diadakan rapat mengenai pembahasan terkait berbagai kendala.
“Saat ini banyak tawaran dari perbankan untuk pelaksanaan nontunai, sehinga kami harus memilih bank yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi dan pajak non tunai,” kata Suryo.
Dia juga mengarahkan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk mempersiapkan hal yang berkaitan dengan transaksi tersebut, baik di perangkat daerah maupun institusi yang melaksanakan penarikan atau pemungutan pajak dan retribusi.
“UMKM Pangkalpinang berjumlah 27 ribu sedangkan yang menggunakan internet hanya 6000 UMKM atau 22 persen, sehingga kami berharap pada 2021 paling tidak sudah bisa menembus angka 50 persen,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Babel, Tantan Heroika mengatakan, digitalisasi merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk memulihkan perekonomian. Jika mempunyai terobosan dan inovasi tentunya perlu ditindaklanjuti dengan program-program yang harus pro dalam meningkatkan dan memperluas digitalisasi daerah.
“Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pemulihan perekononian Babel, pertama karena sedang berada pada epicentrum Covid-19 sehingga pengendalian Covid-19 merupakan prasyarat yang paling utama dalam mengendalikan perekonomian. Kedua terkait dengan kebijakan fiskal bagaimana realisasi anggaran sehingga konsumsi dan permintaan masyarakat akan meningkat,” jelas Tantan.
Menurutnya, hal lain yang harus ditingkatkan lagi yakni fungsi interpendensi perbankan yang harus didorong, dan pengembangan UMKM serta ekonomi keuangan digital masyarakat.
“Saya berharap pemerintah negara dari sisi pendapatan dan belanja tentunya semakin menggunakan digital,” tukasnya. (EDI)
