BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – Asosiasi Penambang dan Pengolah Pasir Mineral Indonesia (Atomindo) ikut menyoroti polemik aktivitas tambang rakyat atau dikenal TI Tungau di Desa Sukadamai, Bangka Selatan yang dihentikan oleh aparat berwenang.
Sekjen Atomindo, Rudi Syahwani, Atomindo meminta para stakeholder duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan para eks penambang TI Tungau di Desa Sukadamai, Bangka Selatan.
“Dalam persepsi kami, dan kami dari juga Atomindo sudah turun kesana untuk dan melakukan penelusuran, dan disana kami dapati fakta, bahwa para penambang disana itu adalah penambang rakyat, dalam artian memang benar- benar milik rakyat disana,” kata Rudi. (15/02/2021)
Selain itu menurut Rudy, hasil yang diperoleh para penambang tersebut cukup signifikan, bisa membuat para penambang tersebut bertahan untuk menghidupi keluarganya di saat pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Rudi juga menjelaskan, ada beberapa sisi lain yang harus dilihat dalam memandang Ti Tangau tersebut, seperti bahwa kawasan Sukadamai tersebut hanya bisa dilakukan penambangan dengan alat tambang berjenis Tungau.
“Di kawasan Sukadamai itu hanya bisa dilakukan dengan Ti jenis Tungau saja, dan Ti jenis Tungau ini merupakan alat penambang timah hasil inovasi asli warga Bangka Belitung,” terangnya.
Rudy mengaku bahwa pihaknya mendapatkan informasi bahwa masyarakat di kawasan Sukadamai sangat berharap agar tambang rakyat disana bisa dibuka kembali.
“Warga disana itu sangat berharap bisa bekerja menambang timah lagi disana, dan untuk itu mereka sudah berkomitmen untuk tertib dan bersedia untuk menjual timah yang mereka dapat kepada pemilik IUP dalam hal ini PT Timah,” sambung Rudy.
Maka itu Rudy sangat berharap agar para pihak terkait seperti Eksekutif dalam hal ini Dinas Pertambangan, DPRD, Kepolisian serta PT Timah selaku pemilik IUP agar bisa duduk bersama untuk mencari solusi.
“Kita dari Atomindo sudah berupaya mengakomodir masyarakat agar bisa bekerja kembali, dan akan kami perjuangkan bagaimana agar para penambang tersebut bisa eksis. Minimal agar mereka bisa bertahan hidup dimasa pandemi seperti saat ini. Ini adalah wujud kepedulian kita bersama, hal ini sudah kami sampaikan kepada DPRD Provinsi kemarin (14/02/2021) dan kita menunggu bagaimana respon dari DPRD,” tandasnya. (DIE)
