Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi

BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah menjadi Keynote Speaker sekaligus membuka kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional tahun 2020 melalui virtual Zoom.

Dalam sambutannya, Wagub Fatah mengakui tahun 2020 penuh dengan ujian dan tantangan. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan ke berbagai sektor, baik kesehatan maupun ekonomi dan sosial masyarakat. Tidak hanya Indonesia tetapi dunia.

Kebijakan pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat secara luas yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat, mendorong negara-negara dunia termasuk Indonesia ke dalam resesi pada tiga triwulan terakhir.

Pemerintah melalui kebijakan fiskal segera mengambil langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 serta program pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal berperan sebagai countercyclical bagi perekonomian, menahan laju perlambatan ekonomi serta peningkatan kemiskinan dan pengangguran.

Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini, daya tahan APBN maupun APBD sangat diuji.Turunnya penerimaan akibat perlambatan ekonomi dihadapkan dengan kenaikan kebutuhan belanja pemerintah dalam rangka mendukung PC PEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Hal ini tentunya meningkatkan potensi melebarnya defisit anggaran pemerintah.

“Dalam situasi yang sangat sulit bagi seluruh masyarakat Indonesia, negara hadir di tengah masyarakat dan berupaya untuk segera mengembalikan perekonomian seperti sedia kala,” ungkapnya.

Ia menambahkan, APBN dan APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal berperan penting dalam pencapaian target dan sasaran makro ekonomi yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk Babel sampai dengan akhir 2020 penerimaan negara mencapai Rp2,76 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp9,00 triliun. Selanjutnya, realisasi penerimaan daerah konsolidasian pemda di Babel mencapai Rp8,2 triliun dan belanja daerah konsolidasian pemda mencapai Rp8,7 triliun,” tuturnya.

Oleh sebab itu, ia menilai, Kajian Fiskal Regional (KFR) adalah salah satu output Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang disusun guna memberikan potret perkembangan ekonomi serta ulasan terkait kebijakan fiskal regional, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD di wilayah Babel.

“Kajian ini diharapkan dapat memberikan nilai strategis dalam penyelarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian diharapkan agar, sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan,” ungkapnya.

Sementara Kepala Ditjen Perbedaharaan Fatma sari menjelaskan, desiminasi ini memiliki peran bisa menunjukan pengelolaan fiskal regional daerah. KFR mengenai bersumber dari APBN dan APBD jadi kajian nasional berupa laporan khatulistiwa.

“Kegiatan ini untuk menyebarluaskan hasil KFR tahun 2020, tugas kami semakin bisa kami perbaiki, kinerja operasional APBN akan melakukan buletin bulanan yaitu buletin fiskal Babel,” katanya.

Publikasi untuk menyuarakan apa yang diupayakan pemerintah menyelamatkan perekonomian dari keterpurukan. Diharapkan publikasi untuk membangun optimisme di masyarakat, bahwa rakyat tidak berdiri sendiri tetapi didampingi oleh pemerintah.

“Maka, berbagai upaya kita lakukan sehingga diharapkan optimisme di masyarakat pada saat ini,” tuturnya. (REL)