BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para nelayan di depan PT. Timah pada Senin (5/4/2021) kemarin, turut menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo.
Dalam aksi tersebut, para nelayan menuntut agar Surat Perintah Kerja (SPK) Kapal Isap Produksi (KIP) PT. Timah yang berada di area tangkap nelayan itu dicabut.
“Kalau saya mengikuti hati nurani dari para nelayan memang harus dicabut SPK,” kata Hendra Apollo kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Babel, Selasa (6/4/2021).
Dia menjelaskan, Perda RZWP3K telah menetapkan zonasi untuk pertambangan, pariwisata, dan wilayah tangkap nelayan.
Namun demikian, menurut dia, aktivitas pertambangan ini kerap bergeser ke wilayah tangkap nelayan. Hal itu lah yang sering menimbulkan konflik antara para nelayan dengan para penambang dalam hal ini Kapal Isap Produksi.
“Tetapi dengan adanya titik-titik itu sendiri, mereka (KIP-red) mau tidak mau tetap bergeser ke daerah nelayan, mereka tidak bicara masalah lingkungan, mereka bicara masalah produksi,” ujarnya
“Sebenarnya boleh berproduksi tapi tidak boleh mengganggu hajat hidup orang lain, jangan lah merusak pantai kita yang indah, janganlah merusak daerah tangkapan nelayan kita,” timpalnya.
Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, dia menegaskan, pihaknya akan ikut mengawal aspirasi para nelayan.
“Mereka boleh demontrasi dengan damai, kami akan mengawal aspirasi mereka dan akan kami teruskan ke eksekutif nanti, apa-apa yang menjadi tuntutan mereka,” pungkasnya. (EDI)
