DPRD Babel Sampaikan 17 Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur TA 2020

BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyampaikan 17 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun anggaran 2020 untuk ditindaklanjuti.

“Dari hasil rapat komisi-komisi dengan para OPD dari mitra masing-masing dan kunjungan ke lapangan, DPRD memberikan 17 rekomendasi kepada Pemprov Babel untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki,” kata Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi kepada wartawan usai rapat paripurna di gedung DPRD Babel, Kamis (29/4/2021).

Menindaklanjuti hal tersebut, diutarakan dia, gubernur langsung menginstruksikan Sekda Babel untuk segera mempelajari 17 rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Babel.

“Tujuan kita memberikan rekomendasi adalah agar pemerintah bekerja lebih baik dan pembangunan-pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan menjadi lebih baik,” ujarnya. (EDI)

Berikut 17 rekomendasi DPRD Babel terhadap LKPJ gubernur tahun anggaran 2020 :

1. BKPSDM
a. Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dianggarkan untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 100 orang, hanya terealisasi 5 orang saja. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat secara cermat, teliti dan rasional dalam penyusunan perencanaan anggaran khususnya pengadaan ASN, sehingga di masa yang akan datang, anggaran yang telah dialokasikan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

b. Agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di dalam penempatan pegawai, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan bidang dan keahlian dari pegawai tersebut.

2. Dinas Kominfo
Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government yang dilaksanakan dengan pembuatan aplikasi pendukung, yang hanya terserap sebesar 65,67% karena waktu pembuatan aplikasi yang tidak mencukupi. DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Kominfo agar dapat memperhatikan mekanisme dan jangka waktu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud secara detail sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan output yang maksimal serta tidak menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang besar.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Babel.
DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan upaya Pengembangan Inovasi-inovasi Pelayanan Perizinan yang dapat digunakan masyarakat dan seluruh stake holder Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Teknologi dan Informasi, sehingga jangkauan pelayanan perizinan  tidak hanya dilaksanakan secara konvensional saja.

4. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat terus meningkatkan kualitas SDM Aparatur sehingga output pelayanan fungsi dan tugas DPRD dapat terselenggara dengan baik.

5. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Agar Inspektorat Daerah terlibat aktif dalam memberikan dukunga kajian penyusuna Peraturan-Peraturan Gubernur guna meminimalisir multi tafsir dalam implementasinya.

6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar pelayanan pengembangan layanan perpustakaan tidak hanya dilakukan melalui metode pelayanan konvensional atau hanya menyediakan bahan literasi/bacaan saja, namun dapat mendorong penggunaan Perpustakaan yang berbasis Teknologi Informasi sehingga dapat menjangkau kalangan masyarakat yang lebih luas dan mudah diakses.

7. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk segera menyelesaikan :
a. Pengalihan status asset pilar batas daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi ke Kabupaten/Kota.
b. Status kepemilikan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diperoleh dari limpahan provinsi sumatera selatan khususnya sertifikat tanah dan bangunan UPTD.

8. Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk :
a. Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung prokatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mengusulkan produk hukum daerah yang dibutuhkan mempedomani peraturan perundang-undangan.

b. Biro Hukum proaktif merumuskan implementasi Peraturan Daerah yang telah disahkan yang dijabarkan dalam Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah.

9. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan  Pemanfaatan Rehabilitasi hutan di kawasan APL dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Begitu juga dengan jarak tanam tumbuh tidak sesuai.

10. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
DPRD menganggap bahwa Program bantuan Bibit lada, Tajar Hidup atau junjung dan Pupuk  dinilai gagal.  Karena Bibit lada yang diberikan kepada masyarakat banyak yang mati.

11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Mendorong Gubernur untuk serius dalam percepatan pengembangan sector pariwisata, dan mengintensifkan program-program strategis penunjang pengembangan potensi wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

12. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
a. Perencanaan yang tidak tepat sasaran dalam program kegiatan pemberian bantuan bibit kerapu kepada kelompok penerima karena tidak melihat cuaca dan tempat.

b. DPRD menilai pemberian mesin tempel kepada nelayan salah sasaran karena penerima  bukan nelayan. DPRD merekomendasikan agar pelaksanaan bantuan-bantuan pemerintah haruslah tepat sasaran dan guna.

13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
a. Perlunya Penguatan fungsi pengawasan atas pekerjaan di lapangan agar diperoleh kualitas yang optimal.

b. Menyusun program strategis daerah untuk membuat pelabuhan bongkar muat yang lebih baik sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas bongkar muat barang.

c. Perlu lebih fokus dalam hal perencanaan dan dalam pencapaian target sasaran, sehingga SILPA tidak besar.

14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
a. Pemanfaatan Mineral ikutan harus di jaga eksistensinya agar bisa mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung ke depan.

b. BBM dan Gas Elpiji harus diatur dengan baik dalam penyalurannya agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat.

15. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
a. Segera mengisi kekosongan Kepala Dinas Sosial agar fungsi manajerial pelaksanaan program-program dan kegiatan dapat diselenggarakan dengan baik.

b. Gudang penyimpanan logistic kedaruratan yang akan didistribusikan ketika bencana/kondisi darurat dapat terus dipantau kualitasnya.

16. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
a. Perlu diperhatikan untuk sarana dan fasilitas penunjang yang ada pada SMA / SMK di seluruh Kabupaten / Kota untuk meningkatkan kualitas pengetahuan peserta didik.

b. Program beasiswa lebih diperjelas lagi terkait regulasi dan aturannya, sehingga dapat diimplementasikan dan dirasakan secara tepat oleh penerima yang benar-benar membutuhkan.

17. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
a. Kualitas pelayanan dan kompetensi tenaga kesehatan Rumah Sakit perlu ditingkatkan.

b. Segera menyelesaikan permasalahan kekurangan bayar/belum selesai pembayaran kepada pihak-pihak yang sudah menyelesaikan pekerjaan di Tahun 2020 yang lalu.

c. Perencanaan dan penganggaran agar diperhatikan lebih baik lagi untuk meminimalisir kurang bayar/tidak terbayarkan kepada para pihak seperti seperti pembayaran gaji.