BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – Tokoh masyarakat Kabupaten Belitung, Hasimiusman Simik mengatakan proyek infakstruktur jalan senilai Rp121 miliar milik Dinas PUPR Babel telah merusak kesetaraan antara Pulau Bangka dan Belitung. Pasalnya, proyek yang menggunakan anggaran dari dana pinjaman PT. SMI itu pelaksanaannya hanya difokuskan di Pulau Bangka saja.
“Hal ini telah merusak kesetaraan, karena provinsi kita mencakup dua pulau, Bangka dan Belitung, bukan per kabupaten. Jadi rakyat nggak usah dibohongi lah, rakyat kan semakin lama semakin paham,” kata Hasimiusman Simik saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon seluler, Senin (31/5/21).
Oleh karenanya, dia mengaku sangat keberatan dengan pelaksanaan proyek infrasktur jalan tersebut. “Jadi kita intinya sangat keberatan, kecewa lah,” ungkapnya.
Dia pun berharap, Gubernur Erzaldi dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi prinsip-prinsip kesetaraan antara Pulau Bangka dan Belitung.
“Jangan sampai sekarang kesetaraan itu sudah berjalan dengan baik, kemudian kedepannya menjadi nggak bagus. Mudah-mudahan provinsi ini menjadi provinsi yang teladan, seperti yang telah dicita-citakan oleh rekan-rekan pejuang Babel,” harapnya.
Selain itu, terkait dengan adanya dugaan praktik monopoli proyek jalan yang disapu bersih oleh satu vendor, dia menilai ada sesuatu tanda tanya dibalik semua itu.
“Kalau secara logika nggak masuk lah, dari sekian banyak vendor, kok hanya satu yang ditunjuk, berarti pasti ada sesuatu,” ujarnya.
“Walaupun kita nggak paham aturannya, karena mereka ada aturan tersendiri. Jadi harus kita pelajari dulu, harus dilakukan pengawasan,” tandasnya.
Sementara itu Andeska salah seorang tokoh perjuangan provinsi mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud antara Bangka dan Belitung tidak harus diartikan sempit sebatas fisik semata.
“Harus kita pahami, bahwa jalan merupakan urat nadi ekonomi. Sehingga bila kondisinya tak baik, ini bakal mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Akibatnya produk pertanian, seperti sawit, lada, karet, dan produk pangan, termasuk beras misalnya, tidak kompetitif. Akhirnya, agar laku di pasar, produk pertanian ditekan oleh penampung, dan petani sangat dirugikan. Di Belitung pada saat ini, mungkin dinilai penentu kebijakan, kondisi jalan relatif masih baik, sehingga tidak mendesak untuk ditingkatkan segera,” tulis andeska menjawab konfirmasi wartawan Senin (31/5/21).
“Kondisi ini, tidak serta merta kurang setara, walau ada yang menilai seperti itu. Pemahaman kesetaraan tidak bisa diartikan sempit. Kesetaraan itu harus dipahami secara luas dan mendasar, bukan sebatas tampilan fisik pembangunan semata. Penjiwaan para penentu kebijakan bahwa Babel itu adalah Bangka dan Belitung adalah satu itu jauh lebih penting. Sehingga dalam pemilahan program bukan atas dasar, asal orang Bangka tidak cemburu atau orang Belitung tidak protes. Tapi karena memang program itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut,” tutupnya. (Red)
