Usai Cemari Laut, PT. ESA Hanya Diberi Sanksi Administratif

Kabid Pengendalian Lingkungan Hidup pada DLHK Babel, Mega Oktarian

Kabid Pengendalian Lingkungan Hidup pada DLHK Babel, Mega Oktarian

BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan sanksi administratif kepada PT. Emas Sempurna Anugrah (ESA) atas terjadinya pencemaran lingkungan dari limbah tambak udang milik perusahaan tersebut.

Berdasarkan beberapa fakta temuan dari hasil verifikasi di lapangan. Maka DLHK Babel memberikan sanksi administratif kepada PT. ESA untuk segera ditindaklanjuti.

Adapun sanksi administratif yang diberikan kepada PT. ESA, yakni :

1. Menyelesaikan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam jangka waktu paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari;

2. Menyelesaikan pembangunan IPAL sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2020 tentang pengendalian pencemaran air pada usaha/kegiatan budidaya tambak udang , dalam jangka waktu paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari dan tidak membuang limbah secara langsung (by pass) ke media lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu di Kolam IPAL;

3. Menghentikan sementara operasional kegiatan untuk tidak melakukan penebaran benur/bibit udang untuk siklus berikutnya sebelum mendapatkan  persetujuan lingkungan dan memiliki IPAL yang dikelola sesuai peraturan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2020 tentang pengendalian pencemaran air pada usaha/kegiatan budidaya tambak udang;

4. Mengembalikan fungsi sepadan pantai  sesuai dengan Keputusan Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bangka Barat Nomor : 056.50/1346/1.3.1.1/2019 tentang Rekomendasi Tata Ruang Rencana Pembangunan Tambak Udang, terkait fakta adanya pembanguan kolam budidaya tambak udang di lokasi sempadan pantai yang tidak direkomendasikan dalam jangka waktu paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari.

Kepala DLHK Babel, Marwan mengatakan, apabila PT. ESA tidak menindaklanjuti sanksi administrasi tersebut, maka ditegaskan dia, pihaknya akan melakukan sanksi denda dan berlanjut kepada penutupan paksa sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

“kalau sanksi administratif ini tidak mereka lakukan, maka kami akan lakukan sanksi denda dan berlanjut kepada penutupan paksa sesuai dg limit waktu yg kami berikan, yakni 45 hari,” tegas Marwan saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Rabu (16/6/2021).

“Jika sanksi administeratif ini tidak mereka lakukan, maka kami akan lakukan ke tahap sanksi denda 2,5% dari modal mereka dan berlanjut kepada penutupan paksa sesuai dg limit waktu yg kami berikan. Demikian tahapan nya sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2001 dan UU Lingkungan Hidup,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada DLHK Babel, Mega Oktarian meminta kepada PT. ESA untuk dapat menghormati dan mematuhi sanksi administratif yang telah diberikan.

“Untuk PT ESA, untuk dapat menghormati proses dalam kesepakatan yg ada dalam tindak lanjut verifikasi lapangan yang telah disepakati dan menjalankan kewajiban yg tertera, diantaranya pada point 1 s.d 4 dalam surat tersebut,” ujar Oktarian.

Berkaca dari permasalahan yang dihadapi oleh PT. ESA, Oktarian mengimbau kepada para pelaku usaha agar dapat memenuhi seluruh tahapan atau proses perizinan terlebih dahulu sebelum membuka usaha budidaya tambak udang agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

“Salah satunya izin lingkungan, sekarang fokusnya itu disebut dengan persetujuan lingkungan, karena disini sudah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Oktarian kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (16/6/2021).

Dia menerangkan, dalam PP No. 22 Tahun 2001 itu menjelaskan tentang tahapan-tahapan mengenai persetujuan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha budi daya tambak udang.

“Tahapan-tahapan sederhananya yakni yang pertama, pihak yang mengajukan untuk pelaksanaan usaha kegiatan itu kan harus dapat Izin Kesesuaian Ruang dari pemerintah kabupaten/kota,” terangnya.

Kemudian, dia melanjutkan, tahapan yang kedua, yakni, Izin Pemanfaatan Ruang Laut terkhusus untuk budi daya tambak udang. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas PUPR Babel. Selanjutnya tahapan ketiga yakni Izin lokasi perairan (ILP).

“Izin Lokasi Perairan ini sebelumnya diurus oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), cuma sekarang DKP tidak bisa lagi mengeluarkan ILP dikarenakan sudah ada Peraturan Menteri (PERMEN). Namun PERMEN berapa itu mereka (DKP-red) yang tahu,” urainya.

Dengan demikian, dia berharap masyarakat dapat lebih memahami tahapan-tahapan perizinan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha budi daya tambak udang.

“Masyarakat harus tahu dulu edukasi pelaksanaan peraturan kita ini. DLH ini merupakan tindak lanjut dari keseluruhan izin yang mereka (pelaku usaha tambak udang-red) punya,” tandasnya. (Red)