BABELTERKINI.COM, BANGKA – Sebanyak 180 orang masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisional di lingkungan Pantai Matras, Sungailiat, Bangka mengaku tidak mendapatkan penyaluran kompensasi dari operasional 3 Unit KIP Pemda atau KIP Swasta yang beroperasi di wilayah laut mereka sejak pertengahan Maret 2021.
Beberapa orang nelayan yang mengaku terdata sebagai penerima kompensasi dari kegiatan penambangan laut dari KIP PT. Timah menyampaikan kekesalan mereka.
” Belum ada kami dapat dari IUP Pemda, cerita kawan – kawan juga gak ada. IUP Pemda ini tidak memberi kontribusi apapun kepada seratus lebih nelayan kami seperti yang kami terima dari KIP PT. Timah” ujar Supardi Ahmad didampingi nelayan matras lainnya.
Bahkan Supardi mengatakan bahwa proses keluar masuk dari kerja kapal tidak diketahui pihak nelayan, sedangkan aktifitas KIP Pemda berpengaruh terhadap keruhnya air laut dan mata pencaharian nelayan sehari – hari.
Senada dengan Supardi, Nelayan benama Domo mengatakan hanya mendapatkan dampak negatif. Dirinya turut Mempertanyakan proses dapat beroperasinya kapal – kapal IUP Pemda tersebut.
” Kalau cuma dapat air keruh. kami akan melaporkan ini, jangankan membantu mesin, serupiah pun saat ini tidak ada kami terima, kenapa bisa operasi di perairan kami. Tempo hari kami sudah mau bergerak ke kapal kapal Pemda itu, tapi dari kelompok dan koordinator nelayan kami masih menahan, katanya mau memperjelas dulu. Terakhir si Rudi dan Yusmed ( Koordinator nelayan Matras- Red) udah pasrah, katanya minta kami nanyakan sendiri soal kapal- kapal ini” Jelas Domo.
Sedangkan nelayan lainnya, yakni Binsa mengatakan bahwa KIP IUP Pemda beroperasi dengan cara kucing – kucingan dengan nelayan Matras. Binsa menambahkan bahwa selain kompensasi nelayan, pembongkaran hasil produksi yang biasa dilakukan masyarakat serta kontribusi lain terhadap wilayah matras juga bernasib sama.
Atas permasalahan kompensasi ini, para nelayan meminta agar ada transparansi dari pihak KIP Pemda untuk menghindari hal – hal yang diresahkan nelayan. Maka itu, untuk saat ini mereka meminta setiap kapal Pemda agar keluar dari perairan Matras.
” Kami berharap ini transparan tolong suara kami ini didengar, kami nelayan ini nyari ikan, ada tambang besar tidak kasih kompensasi kerja mereka, mereka itu operasi didepan kami juga seenaknya masuk tapi apa yang kami dapat? Tolong kami minta polisi atau pemerintah di hentikan dan suru geser Kapal – kapal Pemda ini dari perairan matras, kalau tidak kami menghindari perahu – perahu kami usir kapal – kapal Pemda gak jelas ini ” Oceh Domo.
Nelayan Matras menyampaikan bahwa, mereka sempat mendengar desas – desus uang kompensasi nelayan dari KIP Pemda telah diserahkan ke seseorang senilai 30 puluh lebih juta rupiah, namun uang itu tidak mereka terima dan sedang dikroscek jatuh ke tangan siapa.
Yusmed, Koordintor Nelayan ketika di jumpai dirumahnya yang beralamat di lingkungan Matras menanggapi komentar 3 nelayan tersebut.
Yusmed menjelaskan bahwa pertanyaan para nelayan Matras mengenai uang kompensasi sudah ia pertanyakan ke pihak owner KIP Pemda. Pertanyaan Yusmed tersebut kemudian dilempar owner agar dipertanyakan ke Pantia IUP Pemda.
Setelah dikonfirmasi oleh Yusmed ke Pantia yang ditunjuk owner KIP Pemda, menurut Yusmed panitia mengatakan bahwa uang kompensasi memang tidak diserahkan ke Panitia Nelayan Matras karena telah diserahkan ke nelayan lain untuk disentuh.
” Artinya gini dari pantia IUP Pemda itu tidak memberikan kompensasi untuk nelayan khususnya di wilayah Matras, adapun alasan mereka uang itu diserahkan ke nelayan yang tidak disentuh oleh kami, bahasa mereka seperti itu” Ujar Yusmed.
Menurut Yusmed, jawaban Pantia IUP swasta soal dialihkan dana kompensasi untuk Nelayan Matras harus dipertanyakan dan dipertanggung jawabkan. hal itu dikarenakan sebanyak 180 orang nelayan terdata di wilayah matras yang biasa disalurkan uang kompensasi tidak menerima uang tersebut.
” Kalau dari KIP timah disalurkan lewat kita datanya lengkap dan penyaluran nya lancar saja. Makanya pasti nelayan matras ini bertanya ke saya. Kompensasi gak ada, data produksi harian tidak ada dan kita gak tau. Yang jelas – jelas kapal itu ada di depan mata kita, di perairan matras dan di depan pantai matras’ Jelas Yusmed.
Yusmed mengakui bahwa, beroperasi pertama IUP Pemda yakni KIP Lembawai diperairan Matras, pihaknya sempat dipanggil Pantia untuk menyalurkan uang kompensasi ke nelayan matras sebasar 10 juta rupiah. Namun itu, sejak beroperasi kembali pada pertengahan bulan Maret dan menambah 2 kapal baru, IUP Pemda tidak pernah lagi menyalurkan kompensasi terhadap nelayan Matras sampai saat ini.
Sebagi Koordintor dari 180 orang nelayan, Yusmed berharap permasalah ini ada titik temu khusunya dari pihak owner KIP Swasta. Namun apabila pihak owner dan panitia IUP Pemda tidak menghiraukan nelayan matras, Yusmed meminta aparat penegak hukum mengusut permasalahan dugaan Penyelewengan kompensasi untuk nelayan.
” Seharusnya hak nelayan di akomodir, kami ini kan nelayan lingkungan matras, tambat labuh kami di pantai ini, kerja di depan mata kita, di depan pantai matras kok nelayan kami tidak disalurkan, saya kira masih ada waktu di tata ulang ya kalau owner KIP Pemda ini dengar suara nelayan. kami sudah komunikasi tapi dilemparkan panitia yang gak tau rapatnya dimana, kalau memang sudah tidak mau dengar dan ngasih hak nelayan matras ini lebih baik pergi, geser saja ya kapal – kapal itu ke masyarakat gak ada ke nelayan gak ada”
Yusmed menambahkan agar pihak IUP Pemda tidak memicu konflik dengan nelayan karena akan berimbas ke KIP PT. Timah yang sudah baik menyalurkan kompensasi nelayan.
” capek kami pak dulu awal masuk mula KIP di matras ini berapi – api pro dan kontranya, kami tidak mau lagi seperti itu. Nelayan kami jadi korban,” tutup Yusmed. (Red)
