Walikota Molen Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020, Ini Penjelasannya

BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kota Pangkalpinang pada rapat paripurna ke-19 masa persidangan III di ruang paripurna, Senin (5/7/2021).

Penyampaian raperda ini sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 31 disebutkan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai hasil kerja/kinerja keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam periode yang sama.

“Alhamdulillah Kota Pangkalpinang untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ini merupakan WTP yang keempat untuk Kota Pangkalpinang,” ucap Molen.

Dia menuturkan, berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan secara ringkas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

“Untuk laporan keuangan mengenai Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang TA 2020 terealisasi senilai Rp843,378 miliar atau 100,63% dari target yang ditetapkan senilai Rp838,099 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan sudah mencapai target yang telah ditetapkan,” terangnya.

“Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp140,964 miliar atau 104,76% dari target senilai Rp134,560 miliar. Pencapaian melebihi target ini terutama disumbangkan dari sektor Pajak Daerah, dan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, sedangkan untuk pendapatan retribusi daerah belum mencapai target seperti yang diharapkan,” sambungnya.

Dia menjelaskan, Pendapatan Pajak Daerah realisasinya senilai Rp78,015 miliar atau 105,32% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp74,073 miliar, sementara Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi senilai Rp12,755 miliar atau 85,55% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp14,908 miliar.

“Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasinya mencapai senilai Rp5,337 miliar atau 88,96% dari Rp6 miliar yang ditargetkan. Lain-lain PAD yang sah realisasinya senilai Rp44,856 miliar atau 113,33% dari Rp 39,579 miliar yang ditargetkan,” paparnya.

Selanjutnya, disampaikan dia, Belanja dan Transfer daerah pada APBD TA 2020 ditetapkan senilai Rp977.094 miliar yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik dalam bentuk program dan kegiatan yang tersebar di 34 OPD. Dari alokasi tersebut, hanya mampu menyerap senilai Rp887.559 miliar atau 90,94%.

“Pada Tahun Anggaran 2020 diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) senilai Rp95,812 milyar (Sembilan puluh lima koma delapan ratus dua belas milyar rupiah). SILPA ini diperoleh atas akumulasi dari beberapa sumber antara lain dari over target penerimaan, efisiensi belanja maupun berasal dari tidak terserapnya penganggaran belanja pada Tahun Anggaran 2020,” terangnya.

Selain itu, dia menyebutkan, nilai Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang, yakni senilai Rp3,103 triliun, jumlah saldo kewajiban pada Neraca Daerah per 31 Desember 2020 senilai Rp8,839 miliar dan Ekuitas Dana senilai Rp3,094 triliun.

“Demikian penyampaian Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh Kepala OPD beserta jajarannya, para camat dan Lurah beserta perangkatnya atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan Laporan Keuangan ini,” tutupnya. (Edi)