Hak Jawab PT. PMM Terkait Judul Berita “Tongkang Angkut Zircon Melenggang Keluar Babel, Netizen Sentil Gubernur dan Aparat Hukum”

BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – Direktur PT. PMM, Edi Sunanta alias Bonger melalui kuasa hukumnya, Rizal dan rekan menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan yang dimuat oleh babelterkini.com dengan judul “Tongkang Angkut Zircon Melenggang Keluar Babel, Netizen Sentil Gubernur dan Aparat Hukum” yang tayang pada 25 Juli 2021.

Adapun lima poin yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Rizal dan rekan dengan Surat Kuasa Nomor : 042/SMS/RZ/IX/2021 tertanggal 14 September 2021, yakni :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di dalam Pasal 4 Ayat 2 berbunyi “
Penguasaan Mineral dan Batu Bara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada
Ayat 1 di selenggarakan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah “.
– Bahwa Pihak Pemerintah Daerah menggunakan kewenangan Hukumnya
mengacu pada Pasal 4 Ayat 2 di dalam Undang-Undang tersebut telah
membuat atau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
– Bahwa PT. PMM yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi
produksi melalui keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung No. 188.4/263/ESDWDPMPTSP/2018. Yang dengan demikian terhitung dari sejak di terbitkannya izin tersebut di atas, PT. PMM telah berhak / dan telah
melakukan kegiatan operasi Penambangan.
– Bahwa dengan telah di berlakukannya Perda Nomor 1 Tahun 2019 oleh
Pihak Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung yang terkait dengan adanya
pelarangan Pengiriman Zirkon sebelum dilakukan Pengolahan dan Pemurnian, maka pihak PT. PMM dengan itikad baik telah mematuhi Perda tersebut. Sehingga selama terus berlakunya Perda Nomor 1 tahun 2019 pihak PT. PMM tidak melakukan pengiriman zirkon hasil produksinya.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara di dalam Pasal 4 Ayat 2 berbunyi Penguasaan Mineral dan Batu Bara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada
Ayat 1 di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini “.
– Bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 secara Hukum berlaku
mengikat sejak di undangkan sebagaimana tercantum di dalam Pasal II (Dua Romawi) yang berbunyi “ Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan ”.
Di Undangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2020
Di muat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 147.

3. Bahwa sejak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020
sebagaimana di dalam Pasal 4 Ayat 2 yang telah menghapus ketentuan didalam
Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka dengan sendirinya
terhitung sejak tanggal di undangkan yaitu pada tanggal 10 Juni 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung dalam bidang Pertambangan telah beralih secara Hukum kepada Pemerintah Pusat. Bahwa keadaan Hukum terkait dengan telah beralihnya kewenangan kepada Pemerintah Pusat, maka dalam konsekuensi Hukum selanjutnya semua Prodakprodak Hukum yang terkait dengan bidang Pertambangan yang di buat dan telah diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Prov Kep. Bangka Belitung, demi Hukum haruslah di anggap menjadi tidak berlaku lagi.

4.Bahwa berdasarkan penjelasan Hukum kami tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum menyatakan bahwa semua Pernyataan yang di sampaikan oleh
Sdr. Leonardo, Spd di dalam Pernyataan / Statementnya yang bermuatan
tuduhan Pelanggaran Hukum / Perda Nomor 1 tahun 2019 yang di tujukan
kepada PT. PMM adalah menjadi Pernyataan yang tidak berdasar dan tidak
dapat di benarkan menurut Hukumnya. Sehingga Pernyataan tersebut menurut
Hukum dapat di kategorikan bermuatan kebohongan / fitnah. Sebagaimana
dapat kami sampaikan secara lebih jelas yaitu bahwa pada saat Pernyataan itu
disampaikan oleh Sdr. Leonardo, Spd kepada Media, maka pada konteks
Keadaan Hukum yang berlaku pada saat itu Perda Nomor 1 tahun 2019, yang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dengan sendirinya (serta merta) demi Hukum menjadi tidak berlaku lagi. Di mana hal tersebut di benarkan
oleh Gubernur Prov. Kep. Bangka Belitung yaitu Bapak Erzaldi Rosman dalam
pernyataannya kepada media yang di muat dalam pemberitaan pada Media
Siber Babel terkini pada tanggal 26 Juli 2021. Yang dengan demikian terkait
dengan Pernyataan Sdr. Leonardo, Spd yang membuat tuduhan kegiatan PT.
PMM tersebut menjadi merugikan kepentingan daerah adalah Pernyataan yang tidak dapat di benarkan secara Hukum (Menjadi Fitnah), karena Perda No. 1 tahun 2019 sebagai dasar Hukum di dalam Pernyataan tuduhannya tersebut
demi Hukum tidak dapat digunakan lagi untuk menjadi dasar Hukum atas
tuduhan yang disampaikan tersebut

5. Bahwa untuk melengkapi penjelasan Hak Jawab ini, kami selaku Kuasa Hukum
perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
– Bahwa PT. PMM memiliki IUP ( Izin Usaha Pertambangan ) Nomor :
188.4/263/ESDM/DPMPTSP/2018.
– Bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, Pasal 1 tentang definisi pertambangan, yang selanjutnya dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban
hukumnya di atur dalam Permen ESDM Nomor : 25 tahun 2018 Pasal 23 ayat
(1) yang berbunyi : Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batu Bara.
– Bahwa PT. PMM dalam melakukan kegiatan pengiriman telah dilengkapi
Dokumen data LHV Surveyor dari PT. KOSULINDO ERA SEJATI.
– Bahwa PT. PMM memiliki Dokumen Bukti Pembayaran atas kewajiban Hukum lainnya terkait dengan Kewajiban Pembayaran Bukan Pajak yang telah di
lakukan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Bukti Setoran Pajak daerah
Nomor : 061179, Tertanggal 29 Juni 2021.

Demikianlah Hak Jawab ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. (red)