Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Bakau Desa Belo Laut, Bong Ming Ming: “Harus Disikapi dengan Bijak”

BABELTERKINI.COM, MUNTOK – Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming angkat bicara terkait aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan lindung bakau Dusun 111, Desa Belo Laut, Muntok, Kabupaten Bangka Barat yang berujung penangkapan salah satu warga.

Bong Ming-Ming mengatakan, segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan perambahan hutan lindung sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Oleh sebab itu, menurut dia, Polda Babel harus turun tangan dalam menangani permasalahan ini.

“Ya, yang pertama terkait hutan lindung, kawasan hutan, apalagi hutan bakau sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang kewenangannya ada di profensi jadi sewajarnya jika pihak Polda turun tangan,” kata pria yang akrab disapa Ming Ming kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (23/12/21).

Mantan Anggota DPRD Babel ini menilai, dalam menanggapi permasalahan ini harus disikapi dengan bijak dan objektif, serta memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya pihak Polda Babel.

“Bila di katakan adil apa tidaknya saya kurang paham, karena ranahnya ada di pihak keamanan, saya tidak bisa intervensi kearah sana tergantung persepsi dan itu objektif dan juga masih abu-abu karena masing-masing beda pandangan,” ujarnya.

“Akan tetapi selama saya bekerja hubungan saya dengan forkopimda, baik kabupaten maupun provinsi hubungan saya baik-baik saja, mengenai ada penambangan di kawasan hutan lindung atau sebagainya itu saya kurang paham juga, karena itu ranahnya ada di aparat penegak hukum,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, aktivitas penambangan di Desa Belo Laut itu juga masuk kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), ditambah lagi letaknya dekat dengan pemerintah daerah, polres, dan juga KPHP, sehingga aktivitas penambangan di daerah itu sudah jelas tidak dibenarkan.

Namun demikian, dia melanjutkan, apabila permasalahan ini dinilai dari sisi kehidupan ekonomi masyarakat, hal ini perlu dipertimbangkan dengan bijak.

“Artinya mereka butuh pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, mereka hanya mencari makan bukan cari kaya, dan harus disikapi dengan bijak, dan kita tahu itu kawasan bakau, ya bagaimanapun juga tidak dibolehkan, akan tetapi saya berharap adanya kebijakan kearah sana,” tukasnya.

“Dalam aspek hukumnya ya tetap salah dan harus di tindak, akan tetapi kalau melihat dari aspek sosialnya, semua pihak harus bijak dalam menyikapinya apalagi pada saat kondisi covid saat ini, saya berharap adanya kebijakan kearah kebijakan yang sebijak-bijaknya,” tandasnya. (Bus)