Diduga Korupsi Rp1,2 Miliar, Mantan Bendahara Dinkes Babel Masuk Bui

Foto Ist

Foto Ist

BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung inisial IW ditahan Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel, Senin (31/01/2022) sekira pukul 17.00 WIB.

Tersangka IW diduga telah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan anggaran yang bersumber dari dana APBD Tahun 2021, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

“Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Print – 55/L.9/Fd.1/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 telah dilakukan Penyidikan terhadap Tersangka IW,” kata Kasi Penkum Kejati Babel, Basuki Raharjo melalui Siaran Pers Nomor : PR-11 /L.93/Kph.1/01/2022.

“Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Cq Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor : 24/L.9.5/Fd.1/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 terhadap tersangka IW umur 47 Tahun dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Pangkalpinang selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022,” imbuhnya.

Adapun Pasal yang disangkakan untuk tersangka yakni, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dilansir pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Andri Nurito mengatakan, adanya selisih senilai Rp 1,288 miliar dana belanja Dinkes tahun 2021 yang masih dalam proses rekonsiliasi.

Namun Andri mengakui bahwa saat ini Dinkes sedang ada permasalahan selisih dana belanja dinas.

Demikian disampaikan oleh Andri Nurito didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Rudi kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/1/22) sore.

Tak banyak yang bisa dijelaskan oleh Andri Nurito. Mantan Kadinkes Bangka Barat ini mengatakan bahwa saat ini sedang upaya rekonsiliasi dengan pihak OPD terkait.

“Terkait (rincian anggaran-red) apa namanya ya?. Saya belum bisa menjelaskan terlalu banyak karena ini masih dalam rekonsiliasi bersama Bakeuda, Inspektorat, dan pihak rumah sakit,” kata Andri.

Kendati demikian, Andri menegaskan, selisih anggaran belanja tersebut tidak ada permasalahan dengan pihak ketiga.

“Yang jelas tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga, karena sudah dibayar sesuai dengan pekerjaannya,” terangnya.

Sebelumnya, beredar kabar telah terjadi selisih anggaran belanja di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun 2021 senilai Rp1,288 miliar yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran yang diperuntukkan untuk keperluan belanja Dinas, baik itu di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sungailiat Bangka maupun Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Air Anyir disebut-sebut hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ironisnya lagi,  Dinkes Babel dan RSJ serta RSUP tidak dapat menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Ganti Uang (GU) Nihil.

“Makanya Dinkes/RSUP/RSJ tidak dapat menerbitkan SPM GU Nihil. Rp 1,288 miliar Anggaran Dinkes Babel tahun 2021 diduga dipertanggungjawabkan,” terang sumber dilingkungan Pemprov Babel, Rabu (12/01/2022).

Ditambahkannya, dugaan selisih anggaran Dinkes Babel terjadi disebabkan SPM yang diajukan melebihi kebutuhan sehingga ditemukan selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti tagihan dari pihak ketiga.

“GU yang dimaksud adalah sebelum membayarkan tagihan dari pihak ketiga SKPD mengajukan SPM ke Bakueda sebesar tagihan sesuai Kode Rek dan setelah membayar sesuai tagihan harusnya sisanya nihil sudah terbayar habis ke pihak ketiga. Kejadian di Dinkes Babel SPM diajukan melebihi kebutuhan sehingga pas tutup tahun tidak bisa dipertanggungjawabkan, SPM GU menjadi nihil karena ada selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang di SPJ ke pihak ketiga makanya  ada selisih Rp1,288 miliar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dengan bukti tagihan dari pihak ketiga,” tukasnya. (red)