DPW Partai Berkarya Babel Ragukan kredibilitas Aon Sebagai Ketua Satgas Tambang Timah Ilegal

BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – Ketua DPW Partai Berkarya Bangka Belitung, Firman turut menanggapi Satgas Tambang Timah Ilegal yang dibentuk oleh Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin beberapa waktu lalu.

“Terkait pembentukan Satgas Tambang Timah Ilegal, ada empat poin yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami mengapresiasi atas langkah yang ditempuh oleh Pemprov Babel yang mana Pj Gubernur telah melakukan pembentukan Satgas Tambang Timah Ilegal yang mana kita ketahui tujuannya sangat jelas untuk menata kembali dunia pertambangan timah agar lebih baik ke depannya,” ujar Firman di Pangkalpinang, Jum’at (24/06/2022).

Dia menjelaskan, pembentukan Satgas Tambang Timah Ilegal juga merupakan turunan dari sikap pemerintah pusat dalam menyikapi maraknya penambangan ilegal di Indonesia.

Dia juga tidak memungkiri pembentukan Satgas Timah Ilegal ini untuk merespon tingginya dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal.

“Maka dari itu diharapkan keberadaan Satgas mampu untuk meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan. Karena biar bagaimanapun kita harus tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk anak cucu kita nantinya di samping kita juga harus mengelola SDA untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan yang kita miliki,” bebernya.

Namun demikian, menurut dia, penunjukan Tamron atau Aon sebagai Ketua Satgas dinilai tidak tepat.

“Terkait penunjukan Saudara Aon sebagai Ketua Satgas, maka kami tidak sepakat karena kami menilai masih banyak figur-figur yang berintegritas dan memiliki kompetensi sebagai Ketua Satgas,” ujarnya.

Dia beralasan, tugas mulia yang diemban oleh Satgas Tambang Timah Ilegal nantinya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Sementara, diutarakan dia, Aon sendiri dikenal sebagai seorang pengusaha tambang timah di Babel.

“Sementara yang kita tahu Saudara Aon adalah pengusaha dan kita tahu bahwa pundi-pundi kekayaannya pun bersumber dari bisnis yang dijalaninya dalam mengekploitasi SDA yang kita miliki dan janganlah kita serahkan SDA kita kepada orang-orang yang masih dipertanyakan integritasnya,” terangnya.

Oleh karena itu, dia menilai, penunjukan Aon sebagai Ketua Satgas tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan praktik monopoli dalam implementasi menjalankan tupoksinya.

“Karena tidak menutup kemungkinan beliau akan bersikap subjektif dalam menjalankan tugasnya dan juga bisa menimbulkan praktik monopoli dalam implementasi beliau menjalankan tupoksinya sehingga mengarah pada kepentingan bisnis pribadi yang bernaung didalam satgas tambang timah ilegal yang telah mendapat stempel dari pemerintah daerah sebagai Ketua Satgas,” tukasnya.

“Dan ini akan berdampak pada tidak berjalannya profesionalisme dalam menjalankan tupoksi Satgas secara keseluruhan,” tambahnya.

Dengan demikian, dia berharap Satgas Tambang Timah Ilegal dapat bekerja secara profesional dan objektif.

“Sudah sepatutnya Satgas Tambang Timah Ilegal bekerja secara profesional untuk kepentingan negara dan masyarakat karena SDA yang kita miliki adalah untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat bukan untuk kemakmuran kelompok-kelompok tertentu atau memperkaya pundi-pundi perorangan,” tutup Firman.

Sebelumnya, Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa pemilihan Aon sebagai Ketua Satgas Tambang Timah Ilegal karena pengalaman terkait pertambangan di Babel.

Selain itu, Ridwan juga menyatakan bahwa satgas yang dibentuk untuk pelaksanaan taktis di lapangan dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah. (Ang)