Opini  

CPNS 2022 Kembali Ditiadakan? 3288 Honorer Bangka Barat Terancam Dipecat

Foto Ist
Foto Ist

BABELTERKINI.COM, PANGKALPINANG – Bangka Barat saat ini sedang berada pada ujung tanduk “birocracy colapse”. Bagaimana tidak, pada 2021 lalu Pemerintah Daerah Bangka Barat juga meniadakan perekrutan CPNS dengan alasan mengutamakan PHL.

Namun sekarang 3288 orang honorer terancam diberhentikan atau tidak diperpanjang kontraknya.

Bagi saya ini sangat berbahaya untuk kelangsungan jalannya birokrasi pemerintahan dan kondusifitas daerah.

Di tahun 2022 ini pun ternyata kemungkinan tidak ada juga perekrutan CPNS/ASN di Bangka Barat, lantas bagaimana nasib PHL yang akan di berhentikan? Tidak bisa diserap menjadi ASN?, saya prihatin atas kebijkan-kebijakan yang dibuat terkesan tidak antisipatif dan bukan bagian dari solusi dalam rangka pemenuhan kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Seperti yang kita ketahui bahwa Kemenpan-RB berencana melakukan penghapusan tenaga honorer pada november 2023 mendatang, namun hal ini diperburuk dengan kebijakan pemda meniadakan perektutan ASN dan PPPK 2 tahun berturut-turut, analisis saya bangka barat bakal kekurangan personil dalam menjalankan roda pemerintahan yang efisien berpuncak di tahun 2023, banyak hal terutama pada sektor yang dikelola pemerintah yang akan berdampak pada memburuknya pelayanan masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

Kabupaten Bangka Barat ternyata mengalami proyeksi defisit berjalan yang cukup besar saat ini, bisa jadi menembus angka ratusan milyar. Ini juga merupakan kekhawatiran tersendiri, defisit penerimaan Kabupaten Bangka Barat jangan sampai terjadi penundaan gaji honorer seperti yang pernah terjadi di Bangka Selatan.

Dari data tahun 2021, realisasi PAD adalah hanya Rp76.134.746.118 , sedangkan belanja mencapai angka Rp875.343.297.943, GAP perbedaan ini saya yakini semakin membengkak pada 2022.

Efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah sangat perlu dilakukan, mencari sumber pendanaan lain dan transparansi penggunanan anggaran menjadi kunci, program program pemertintah pun hendaknya mengantisipasi gelombang disrupsi yang bagi saya sudah di depan mata, berhentilah membuat program yang tidak realistis. Semoga kita siap menghadapinya.

Saya pribadi mendesak dan memohon pemerintah untuk segera mencari solusi akan permasalahan yang kemungkinan besar terjadi di tahun-tahun mendatang. Sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang terancam di tengah kekhawatiran resesi ekonomi dunia kedepan, jangan sampai seolah olah kabupaten ini di sebut masyarakat “salah urus”. (*)