Ia menambahkan bahwa retribusi yang dibayarkan pedagang secara tunai maupun non tunai melaui Qris ke bendahara dinas merupakan bagian dari penerimaan pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan, termasuk peningkatan fasilitas publik.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah bersikap pilih kasih atau membedakan perlakuan terhadap pedagang mana pun. Penagihan dilakukan secara menyeluruh dan adil. Jika terdapat kios yang belum memenuhi kewajiban, kami akan terus menagihnya sesuai batas waktu prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Terkait informasi bahwa sejumlah kios tidak membayar iuran tanpa ada sanksi, Soebagio menjelaskan bahwa proses penertiban sedang berjalan dan dilakukan bertahap dengan pendekatan persuasif dan administratif.
