Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan itu tidak dijalankan secara merata. Tercatat, sembilan kios diduga milik seseorang bernama Ruslan yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) INTEL hingga kini tidak membayar.
Ironisnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkesan abai dan tidak memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut.
“Yang kami minta hanya keadilan. Kami tidak keberatan membayar, asal semua juga membayar. Jangan ada yang diistimewakan,” tegasnya.
Menurut para pedagang, beban iuran ini tidak sebanding dengan perlakuan yang tidak adil. Mereka berharap Pemkab Belitung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat bersikap tegas, adil, dan tidak diskriminatif dalam menegakkan aturan.
