Dalam sesi lainnya, Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ditjen PKP) Kementerian PUPR menyampaikan perlunya percepatan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah, dengan dukungan pemda dalam penerbitan BPHTB dan PBG, alokasi anggaran untuk rumah tidak layak huni (RTLH), serta kolaborasi CSR.
“Pemprov Babel siap mendukung peningkatan capaian PKG serta mendukung program kebijakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, melalui penguatan regulasi serta dukungan lain termasuk mengupayakan kerja sama lintas sektor” tambahnya.
Rapat ini menjadi bagian dari agenda nasional rutin dalam memastikan sinergi pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga, memperluas akses kesehatan, dan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tahun 2025. (rel)
