“Jadi, rakor ini adalah momentum penting untuk menyatukan langkah dan komitmen dalam mewujudkan data ekonomi yang lebih akurat dan berkualitas. Kita harus memastikan tidak ada kegiatan ekonomi yang keluar dari pencatatan sensus ini,” ungkapnya.
Pj Sekda meyakini, data Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kompas pembangunan bagi daerah. Melalui data yang kuat, pemerintah di daerah akan mampu merancang kebijakan yang akurat, membangun investasi yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara Kepala BPS Babel Toto Haryanto Silitonga menyampaikan, rakor dan sosialisasi ini merupakan tahapan pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Atas pelaksanaan kegiatan 10 tahunan ini, pihaknya berharap dukungan dan sinergi semua pihak, baik itu pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi hingga akademisi.
“Jadi di sini kami memperkenalkan kegiatan besar yang akan dilaksanakan tahun depan, mulai dari apa sih sensus ekonomi dan bagaimana latar belakangnya, agar semua pihak tahu dan peduli dengan agenda sensus ekonomi 2026,” katanya. (rel)
