Ia mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun tangan melakukan audit serta penertiban distribusi di SPBN PPN Tanjungpandan.
“Jangan sampai kasus ini terulang seperti di APMS Tanjung Bingga, Sijuk. Pemerintah harus tegas! Praktik semacam ini mencederai keadilan dan menghancurkan marwah program subsidi BBM nelayan,” ujarnya lantang.
Cacan memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan persoalan ini ke BPH Migas agar segera ditindaklanjuti.
“Tidak boleh ada ruang bagi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Ini soal keadilan bagi nelayan kita,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih dalam upaya konfirmasi. (red)
