Yusup menilai, pemerintah daerah seharusnya lebih bijak dan komprehensif dalam melihat dampak tambang dari berbagai sisi baik lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
“Saya meminta gubernur juga bicara nasib mereka (petani, nelayan, dan buruh), karena mereka juga butuh diperhatikan,” tegasnya.
Menurut Yusup, banyak contoh di Bangka Belitung di mana aktivitas pertambangan justru memicu konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan hilangnya mata pencaharian warga. Karena itu, ia meminta gubernur tidak terburu-buru mengeluarkan kebijakan yang justru dapat memperparah kondisi di lapangan.
“Pertambangan perlu dikaji secara mendalam. Jangan sampai kebijakan yang diambil hanya menguntungkan segelintir pihak dan mengorbankan masyarakat luas,” tambahnya.
