Ketua GP Ansor Belitung Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden: Jangan Dibawa ke Kepentingan Politik
Caption: Ketua GP Ansor Kabupaten Belitung, Ahmad Fikri, S.H.
BABELTERKINI.COM, BELITUNG – Ketua GP Ansor Kabupaten Belitung, Ahmad Fikri, S.H., menegaskan bahwa posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sudah tepat dan sejalan dengan prinsip ketatanegaraan. Menurutnya, Polri merupakan alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sehingga membutuhkan jalur komando yang tegas, jelas, dan langsung kepada kepala negara.
“Polri itu adalah alat negara. Dengan beban tugas yang sangat besar dan kompleks, maka koneksi komandonya memang harus langsung kepada Presiden. Posisi ini justru menjamin efektivitas pengambilan keputusan strategis dalam menjaga stabilitas nasional,” ujar Ahmad Fikri saat dimintai tanggapannya di Pangkalpinang, Selasa.
Fikri menilai, keberadaan Polri langsung di bawah Presiden bukan tanpa alasan. Hal itu merupakan desain konstitusional yang bertujuan menjaga netralitas, profesionalitas, serta memastikan Polri tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.
Terkait wacana yang belakangan mencuat mengenai reposisi Polri agar berada di bawah kementerian tertentu, Fikri menilai hal tersebut sah-sah saja jika dibahas dalam ruang akademik. Namun secara praktik dan ketatanegaraan, wacana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius.
“Dalam diskursus akademik tentu boleh dibahas. Tapi kalau bicara praktik kenegaraan, reposisi Polri ke bawah kementerian justru berisiko menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
