Ketua GP Ansor Belitung Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden: Jangan Dibawa ke Kepentingan Politik
Ia menjelaskan, apabila Polri berada di bawah kementerian, maka akan muncul potensi subordinasi kewenangan, rantai birokrasi yang semakin panjang, hingga terbukanya ruang intervensi kepentingan politik.
“Reposisi itu bisa menciptakan subordinasi, memperpanjang jalur komando, dan membuka celah intervensi politik. Ini jelas tidak sejalan dengan semangat profesionalisme Polri yang harus netral, mandiri, dan fokus menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat,” lanjut Fikri.
Menurutnya, stabilitas keamanan nasional sangat bergantung pada independensi institusi Polri. Oleh karena itu, menjaga posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden merupakan langkah tepat untuk memastikan fungsi penegakan hukum berjalan maksimal tanpa tekanan politik tertentu.
“Kalau Polri ingin tetap kuat dan dipercaya publik, maka independensinya harus dijaga. Dan itu hanya bisa dilakukan jika Polri tidak berada di bawah kepentingan kementerian mana pun,” pungkasnya.
