Tambang Ilegal dan Bayang-Bayang Kekuasaan Ketika Aparat Negara Masuk ke Rantai Ekonomi Timah

Penulis: Manisa Delvia, mahasiswi UBB

*Aparat Berseragam di Balik Setir Truk Timah Ilegal*

BABELTERKINI.COM – Pengungkapan kasus pengangkutan timah ilegal di jalur Koba Pangkalpinang membuka kembali pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar selesai “siapa sebenarnya yang mengendalikan ekonomi timah di Bangka Belitung?”
Dalam operasi gabungan aparat penegak hukum, tiga unit truk bermuatan timah ilegal diamankan. Namun temuan paling mengejutkan bukan hanya jumlah muatan atau dugaan penyelundupan, melainkan identitas sopir kendaraan tersebut. Dua di antaranya merupakan anggota militer aktif.

Fakta ini mengubah kasus dari sekadar pelanggaran hukum pertambangan menjadi persoalan politik ekonomi sumber daya. Keterlibatan aparat negara dalam rantai distribusi komoditas strategis nasional menunjukkan adanya relasi kompleks antara kekuasaan, ekonomi, dan pengelolaan kekayaan alam.

Penggerebekan lanjutan terhadap gudang penyimpanan timah memperkuat dugaan bahwa aktivitas tersebut bukan operasi kecil. Ratusan ton balok dan bijih timah ditemukan dalam berbagai bentuk. Aparat penyidik menduga seluruh material berasal dari penambangan ilegal dan diduga akan diselundupkan keluar daerah.

Namun hingga kini, pihak yang diduga memiliki atau mengendalikan distribusi timah tersebut belum muncul ke publik. Yang ditahan adalah para sopir. Yang belum terungkap adalah aktor ekonomi di balik jaringan distribusi. Di sinilah kasus ini berubah dari peristiwa kriminal menjadi isu politik ekonomi sumber daya.

Timah bukan sekadar hasil tambang daerah. Indonesia merupakan salah satu produsen timah terbesar dunia, dan Bangka Belitung adalah pusat utamanya. Karena itu, penguasaan rantai produksi dan distribusi timah berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi nasional.

Penelitian (Erwiza Erman, 2010) menunjukkan bahwa sejak era kolonial hingga modern, industri timah di Bangka Belitung selalu berada dalam tarik-menarik kepentingan antara negara, perusahaan, dan aktor informal. Ketika pengawasan melemah, aktor non-negara dengan cepat mengisi ruang tersebut.

Keterlibatan aparat negara dalam rantai distribusi ilegal menunjukkan kemungkinan bahwa batas antara penegak hukum dan pelaku ekonomi menjadnasional Dalam teori politik ekonomi, negara bukan aktor tunggal yang sepenuhnya rasional dan netral. Negara terdiri dari individu, institusi, dan kepentingan yang berlapis. Dalam kondisi tertentu, sebagian aktor negara dapat terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi bahkan yang ilegal.