Pegawai Komdigi jadi Admin Judi Online

Caption: foto ilustrasi (fc.net) 

Oleh: FATIAH RAHMAH ZAVIRA
NIM: 5122511072, mahasiswi UBB

BABELTERKINI.COM – Selaras dengan kerangka kejahatan transnasional dan legitimasi negara. Kasus dugaan “pembinaan” situs judi online oleh oknum aparatur negara merepresentasikan problem serius dalam tata kelola digital Indonesia, karena melampaui kategori pelanggaran administratif biasa dan masuk ke wilayah krisis integritas institusional. Ketika aparat yang memiliki mandat regulatif justru diduga memfasilitasi praktik ilegal, yang terancam bukan hanya efektivitas kebijakan publik, tetapi legitimasi negara sebagai otoritas hukum di ruang digital.

Dalam negara modern, keberlakuan hukum tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi pada regulatory
credibility keyakinan publik bahwa regulator bekerja netral dan berorientasi pada kepentingan umum.
Jika regulator dipersepsikan dapat dikompromikan oleh kepentingan ekonomi ilegal, regulasi
kehilangan sifatnya sebagai norma publik dan berubah menjadi komoditas yang dapat dinegosiasikan.

Dalam konteks Indonesia yang tengah mengalami ekspansi ekonomi digital, delegitimasi otoritas pengawas berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan struktural masyarakat terhadap kebijakan negara.

Dari perspektif kejahatan transnasional yang sebelumnya kamu gunakan, kasus ini tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran lokal semata. Judi online sering terhubung dengan jaringan lintas negara melalui server luar negeri, aliran dana digital, dan skema pencucian uang. Dalam kerangka
extraordinary crime yang dikemukakan oleh M. Cherif Bassiouni, kejahatan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi memiliki kompleksitas tinggi karena memanfaatkan perbedaan sistem hukum dan celah koordinasi antarnegara. Jika aparat negara justru berperan sebagai pelindung atau fasilitator, negara tidak lagi sekadar gagal menegakkan hukum, tetapi berpotensi menjadi bagian dari mata rantai kejahatan transnasional itu sendiri. Hal ini meningkatkan risiko impunitas struktural bagi pelaku.

Secara politik-hukum, kasus ini mencerminkan konfigurasi klasik korupsi struktural: akses terhadap
kewenangan regulasi, diskresi birokrasi, dan nilai ekonomi tinggi dari aktivitas ilegal menciptakan
peluang rente. Ekonomi judi online memiliki karakteristik yang memudahkan praktik koruptif: arus
dana cepat, pelacakan sulit, dan basis operasi yang fleksibel. Jika pengawasan internal lemah, terbentuk kondisi regulatory capture, di mana regulator dipengaruhi oleh aktor yang seharusnya diawasi.