BABELTERKINI.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan akan menutup kekurangan anggaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang mencapai Rp 1,77 triliun. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan landasan hukum sebagai dasar pencairan dana tersebut.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa jemaah tidak perlu khawatir terkait penambahan biaya haji tersebut. Pemerintah sudah menyiapkannya.
“Yang jelas kami pemerintah memastikan bahwa kita akan tutup permintaan tambahan anggaran itu,” kata pria yang akrab disapa Gus Irfan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/4/2026), dikutip dari CNN Indonesia.
Namun demikian, ia mengungkapkan hingga saat ini sumber pasti anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama DPR. Pemerintah, kata dia, tengah mencari dasar hukum yang kuat agar dana bisa segera digelontorkan.
“Kemudian sumbernya kita masih berdiskusi dengan teman-teman DPR, terutama terkait landasan hukumnya. Tapi anggaran jelas masih ada, tinggal kita mencari landasan hukumnya untuk bisa menggelontorkan anggaran itu,” jelasnya.
Irfan berharap dalam waktu dekat pemerintah dapat segera mengumumkan skema pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup kekurangan tersebut.
